Wakil Ketua Komisi II Bahtra (dua dari kanan), saat saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (3/5/2025). Foto: Ridwan/vel

PARLEMENTARIA, Sorong – Wakil Ketua Komisi II Bahtra menegaskan salah satu tujuan dari hadirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah pemberian beasiswa kepada putra-putri terbaik untuk bisa bersekolah. Bahkan, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bisa sampai ke luar negeri.

“Kemudian pada saatnya nanti mereka selesai (pendidikan) ya mereka harus pulang membangun daerah di Papua. Jadi DOB ini jangan sampai memang hambat pendidikan mereka gitu. Justru tidak ada hambatan. DOB ini justru memperlancar lah ya,” tegas Wakil Ketua Komisi II Bahtra kepada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (3/5/2025).

Diketahui, Provinsi Papua Barat Daya, secara de jure, dibentuk pada tanggal 8 Desember 2022. Pemekaran ini bersamaan tiga provinsi lainnya di tanah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Adapun pemekaran daerah baru di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini menjadi rujukan dalam Pemekaran Daerah di Indonesia.

“Kenapa ada DOB ini kita lihat bahwa tujuannya kan bagaimana pelayanan bisa lebih maksimal, bagaimana pemerataan itu terjadi di Papua, terus soal infrastruktur. Itu yang paling penting. Karena bagaimanapun Papua ini tidak boleh dianaktirikan, dia harus juga sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Dan kalau kita lihat sumber daya SDM kita di Papua tidak kalah hebat kok dengan provinsi-provinsi lain. Saya meyakini betul Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan bahwa kita optimis terus agar Papua ini bisa makin maju ke depan,” pungkasnya.

Pendidikan di Papua Barat Daya menghadapi sejumlah tantangan seperti infrastruktur dan aksesibilitas, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya sumber daya manusia dan tenaga pendidik berkualitas, serta keterbatasan akses informasi dan teknologi. Namun, pemerintah dan masyarakat sedang berupaya mengatasi masalah ini, termasuk melalui program pendidikan gratis dan penguatan pendidikan karakter. (rdn)